Ibarat iklan rokok, yang muda tidak boleh bicara. Sepertinya idiom sentimentil itu berlaku dalam kepemimpinan politik. Tokoh-tokoh lama yang usianya di atas 60 tahun ingin tetap
bercokol dalam kekuasaan. Itulah yang disebut dengan gerontokrasi; suatu sistem pemerintahan dengan kepemimpinan gaek, yang biasanya tidak lagi memiliki political will untuk perubahan, hanya fokus pada wibawa diri dan safety player, tidak berani mengambil risiko terhadap sesuatu yang sudah sangat jelas maslahatnya sekali pun. Mereka inilah biasanya yang menjadi faktor utama penyebab stagnasi pembangunan. Lebih berbahaya
jika faktor stagnan ini adalah kepala daerah itu sendiri.
Namun kondisi ini sedikit demi sedikit mengalami perubahan. Sistem perundang-undangan yang baru telah mengizinkan seorang warga negara menjadi presiden pada usia 30 tahun. Di beberapa daerah mulai bermunculan kepala daerahkepala daerah dengan usia 30-50 tahun. Tampilnya tokoh-tokoh muda yang enerjik dan visioner dalam kancah kepemimpinan lokal, nasional, dan global bukan sekadar wacana lagi, tetapi sudah jadi bukti empirik atas lahirnya generasi baru yang berani mengemban amanat rakyat. Yang menggembirakan, tampilnya
lapis baru kepemimpinan itu terbukti membawa manfaat nyata bagi masyarakat yang dipimpinnya. Banyak provinsi atau kab/kota yang maju pesat setelah dipimpin tokoh baru yang saat menjabat berusia relatif muda.
Bupati Lamongan Jawa Timur H. Masfuk (PAN) saat menjabat baru berusia 38 tahun. Dia terpilih kembali untuk periode kedua dan Lamongan termasuk kabupaten terpesat di Jatim
dengan roda ekomomi yang terus menaik.
Bupati Kebumen Jawa Tengah Rustriningsih (PDIP) dilantik saat berusia 34 tahun. Dia terpilih untuk kali kedua karena dikenal merakyat dan sukses dengan program-program pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Di tingkat provinsi, sejumlah tokoh non-PNS (bukan pejabat karier) sukses menjadi gubernur di sejumlah daerah. Gubernur Jambi, Zulkifli Nurdin (PAN) yang dilantik saat usia 52 tahun. Di pundaknya, Jambi maju pesat dan perekonomian bergerak cepat sehingga memberi manfaat nyata bagi rakyat.
Kita lihat Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad (Golkar) yang berlatar belakang pengusaha dan DPR, seperti halnya Zulkifli Nurdin, ia dilantik saat berusia 50 tahun. Di tangan Fadel,
Gorontalo maju pesat dengan keunggulan agrobisnis dan industri perikanan (maritim).
Gubernur Kalteng, Teras Narang (PDIP) yang setelah berkiprah di DPR kemudian terpilih jadi gubernur Kalteng. Dia memimpin Kalteng saat berusia 49 tahun. Di bawah Teras, program-
program inovatif dan kreatif terus digalakan sehingga ekonomi Kalteng merangkak maju.
Gubernur Aceh NAD, Irwandi Yusuf, saat diangkat baru berumur 47 tahun. Sedangkan
Muhammad Nazar (Wagub) lebih muda lagi, yaitu 34 tahun.
Untuk Jawa Barat sendiri, baru-baru ini Dedy Mulyadi (Golkar) terpilih menjadi Bupati Purwakarta pada usia 37 tahun. Nur Mahmudi Islamil (PKS) menjadi walikota Depok pada usia 44 tahun. Nur Mahmudi yang mantan Menhutbun di masa kekuasaan Gus Dur itu mendapat penghargaan nasional sebagai pemerintah daerah yang paling transparan dari seluruh kab/kota se-Indonesia. Tampak bahwa dengan tampilnya kepemimpinan muda, tanda-tanda ke arah perubahan lebih baik mulai menampakkan hasilnya. Ada secercah harapan baru, apabila yang muda diberi kesempatan memimpin.
Apa arti semua itu?
Jelas masyarakat memilih yang muda, karena mereka menginginkan perubahan. Masyarakat bosan dengan pemimpinpeminpin peninggalan masa lalu, sistem gerontokrasi yang lambat
dan bahkan tidak mampu membuat perubahan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
Dalam posisi ini maka kehadiran pasangan Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf sama-sama masih berusia 42 tahun, merupakan alternatif nyata bagi kepemimpinan baru Jawa Barat
periode 2008-2013.
| |
|
