HADE Euy

PRIA yang pernah menjabat presiden Republik Indonesia selama 32 tahun, Soeharto, kembali jadi sumber polemik di negeri ini. Almarhum penguasa Orde Baru itu kembali disebut-sebut layakkah ia dijadikan pahlawan nasional dan guru bangsa. Partai Golkar menilai Soeharto layak jadi pahlawan nasional. Tuduhan bahwa Soeharto adalah koruptor besar negeri ini ditepis Golkar. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono, belum ada keputusan hukum yang menyatakan mantan presiden Soeharto itu koruptor. Yang ada hanyalah penilaian perseorangan, baik dari dalam maupun luar negeri, yang lebih pada asumsi yang tidak memiliki fakta hukum. Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi bulan-bulanan kritik kelompok reformis anti-Orde Baru lantaran PKS tetap menyiarkan iklan yang memajang Soeharto sebagai pahlawan dan guru bangsa. PKS menilai pesan yang menampilkan Soeharto, Soekarno, Ahmad Dahlan, Jenderal Sudirman, Hatta, dan Bung Tomo itu merupakan komunikasi politik agar bangsa Indonesia bersatu, berhenti bertikai, dan gigih membangun bangsa. PKS menilai Soeharto bagaimanapun ada jasanya bagi bangsa ini. Memang benar setiap pemimpin bangsa tak mungkin 100 persen bersih. Soekarno sebagai pemimpin besar pertama di negeri ini pun tak luput dari kesalahan. Ia kerap dituding melindungi komunis dan menyemaikan poligami di negeri ini. Bahkan Soekarno kerap memberangus media dan lawan politik yang anti-Nasakom. Sebaliknya, Soeharto pun oleh pegiat hak asasi manusia dan aktivis antikorupsi dituduh bertanggung jawab atas pembantaian berdarah orang-orang yang dituduh komunis. Soeharto juga dituding bertanggung jawab atas operasi militer di Aceh dan Papua yang menindas pribumi di sana. Sementara itu, anak-anak dan kerabat Soeharto memanfaatkan kekuasaannya untuk memperkaya diri secara tak terkendali. Catatan atas keburukan Soeharto juga ada pada PBB dan Bank Dunia. Dalam data kedua lembaga dunia itu Soeharto masuk urutan pertama pemimpin yang diduga mencuri kekayaan negaranya sendiri. Dalam peluncuran Prakarsa Penemuan Kembali Kekayaan yang Dicuri (Stolen Asset Recovery/StAR Initiative) di Markas Besar PBB, New York, 17 September 2007, Soeharto ada di urutan pertama data StAR karena diduga mencuri 15 hingga 35 miliar dolar AS. Jumlah itu setara dengan Rp 150-Rp 350 triliun. Tapi kenyataannya Soeharto memang masih dicintai oleh banyak rakyat negeri ini. Di pasar-pasar kita mungkin masih mendengar, "Ah, enakan zaman Soeharto, bensin murah, minyak tanah banyak, harga beras terjangkau." Nah, untuk membuktikan apakah Soeharto itu pahlawan/guru bangsa ataukah seorang maling besar bagi bangsa ini, perlu ketegasan pemerintah untuk mengungkapkannya. Sepak terjang dan kepemimpinan Soeharto di negeri ini harus diaudit lagi secara sangat teliti oleh para pakar dan pelaku sejarah yang kompeten. (*) PRIA yang pernah menjabat presiden Republik Indonesia selama 32 tahun, Soeharto, kembali jadi sumber polemik di negeri ini. Almarhum penguasa Orde Baru itu kembali disebut-sebut layakkah ia dijadikan pahlawan nasional dan guru bangsa. Partai Golkar menilai Soeharto layak jadi pahlawan nasional. Tuduhan bahwa Soeharto adalah koruptor besar negeri ini ditepis Golkar. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono, belum ada keputusan hukum yang menyatakan mantan presiden Soeharto itu koruptor. Yang ada hanyalah penilaian perseorangan, baik dari dalam maupun luar negeri, yang lebih pada asumsi yang tidak memiliki fakta hukum. Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi bulan-bulanan kritik kelompok reformis anti-Orde Baru lantaran PKS tetap menyiarkan iklan yang memajang Soeharto sebagai pahlawan dan guru bangsa. PKS menilai pesan yang menampilkan Soeharto, Soekarno, Ahmad Dahlan, Jenderal Sudirman, Hatta, dan Bung Tomo itu merupakan komunikasi politik agar bangsa Indonesia bersatu, berhenti bertikai, dan gigih membangun bangsa. PKS menilai Soeharto bagaimanapun ada jasanya bagi bangsa ini. Memang benar setiap pemimpin bangsa tak mungkin 100 persen bersih. Soekarno sebagai pemimpin besar pertama di negeri ini pun tak luput dari kesalahan. Ia kerap dituding melindungi komunis dan menyemaikan poligami di negeri ini. Bahkan Soekarno kerap memberangus media dan lawan politik yang anti-Nasakom. Sebaliknya, Soeharto pun oleh pegiat hak asasi manusia dan aktivis antikorupsi dituduh bertanggung jawab atas pembantaian berdarah orang-orang yang dituduh komunis. Soeharto juga dituding bertanggung jawab atas operasi militer di Aceh dan Papua yang menindas pribumi di sana. Sementara itu, anak-anak dan kerabat Soeharto memanfaatkan kekuasaannya untuk memperkaya diri secara tak terkendali. Catatan atas keburukan Soeharto juga ada pada PBB dan Bank Dunia. Dalam data kedua lembaga dunia itu Soeharto masuk urutan pertama pemimpin yang diduga mencuri kekayaan negaranya sendiri. Dalam peluncuran Prakarsa Penemuan Kembali Kekayaan yang Dicuri (Stolen Asset Recovery/StAR Initiative) di Markas Besar PBB, New York, 17 September 2007, Soeharto ada di urutan pertama data StAR karena diduga mencuri 15 hingga 35 miliar dolar AS. Jumlah itu setara dengan Rp 150-Rp 350 triliun. Tapi kenyataannya Soeharto memang masih dicintai oleh banyak rakyat negeri ini. Di pasar-pasar kita mungkin masih mendengar, "Ah, enakan zaman Soeharto, bensin murah, minyak tanah banyak, harga beras terjangkau." Nah, untuk membuktikan apakah Soeharto itu pahlawan/guru bangsa ataukah seorang maling besar bagi bangsa ini, perlu ketegasan pemerintah untuk mengungkapkannya. Sepak terjang dan kepemimpinan Soeharto di negeri ini harus diaudit lagi secara sangat teliti oleh para pakar dan pelaku sejarah yang kompeten. (*)