|
| DIPONEGORO,(GM).-
Untuk menekan kemungkinan terjadinya bencana alam, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan meminta pemerintah kabupaten/kota untuk membenahi tata ruang. Bencana longsor dan banjir terjadi karena pelanggaran tata ruang dan pembangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan mengatakan, untuk melakukan hal itu, pihaknya terus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan kabupaten/kota. "Hari (Kamis, red) ini, tadinya saya mau ke Tasikmalaya dan Garut melihat longsor. Namun, ada rapat tentang UMP. Besok saya ketemu Menteri Perhubungan," kata Heryawan kepada wartawan di Gedung Sate, Jln. Diponegoro Bandung, Kamis (30/10).
Menurut Heryawan, harus ada upaya mitigasi bencana untuk mengantisipasi longsor. "Pemerintah kabupaten harus melihat waktu yang tepat dan tindakan yang cepat dalam menghadapi ancaman bencana alam longsor dan banjir," katanya.
Menyinggung tentang dana bencana alam dari pemerintah pusat, Heryawan menyatakan, hal itu cukup. "Enggak ada masalah dengan dana bencana alam, cukup banyak," katanya.
Menurutnya, kalau ada yang menyatakan dana bencana dari pusat kepada provinsi lain lebih besar, hal itu masih sebatas perencanaan. "Itu masih perencanaan kalau Jakarta mendapatkan penanggulangan banjir sebesar Rp 23 triliun," katanya.
Pernyataan Heryawan ini berbeda dengan pernyataan Wakil Gubernur (Wagub) Dede Yusuf sebelumnya. Wagub pernah menyatakan dana penanggulangan banjir sebesar Rp 40 miliar kurang representatif. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dana yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp 40 miliar dinilai hanya cukup untuk merehabilitasi hutan dan lahan kritis.
Menurut Dede, Pemprov Jabar mengusulkan agar dana penanggulangan bencana alam tahun 2009 untuk Jabar mencapai Rp 2 triliun. Hal ini dinilai ideal dan bisa menekan angka bencana alam di Jawa Barat. Apalagi, katanya, Jawa Barat merupakan daerah yang rawan bencana alam, seperti banjir, longsor, dan kekeringan. Karena itu, Jawa Barat harus mendapatkan dukungan dana yang akomodatif dan representatif. "Idealnya, APBD mengalokasikan dana Rp 2 triliun untuk penanggulangan bencana alam," kata Dede.
Kendati demikian, Dede juga meminta pemkab/pemkot se-Jabar memberlakukan ruang terbuka hijau sebanyak 30 persen dari daerahnya. Hal ini dimaksudkan agar ruang terbuka hijau lebih luas lagi dan lingkungan hidup tetap bisa terjaga dengan baik. "Saat ini 30 persen RTH merupakan harga mati," tambah Dede.
Dede Yusuf juga berharap infrastruktur sungai dan irigasi pun turut dibenahi. Ia meminta pemkab/pemkot untuk melakukan penataan-penataan, terutama menghadapi musim hujan seperti sekarang. (B.83)** |
| |
|
