* Bentuk Cluster Terkait Upah BANDUNG, TRIBUN - Pemerintah Provinsi Jawa Barat bertekad melindungi bisnis tekstil di Jawa Barat dari ancaman krisis finansial global. Hal itu diungkapkan Gubernur Jawa Barat H Ahmad Heryawan kepada Tribun, Senin (27/10) malam.
Menurut Gubernur, sudah disusun beberapa upaya untuk melindungi tekstil dari dampak krisis global. Pertama, terkait upah minimum provinsi (UMP), Pemprov membuat cluster. Untuk cluster pertama, yakni bagi perusahaan yang langsung terkena dampak krisis, seperti perusahaan garmen dan tekstil, akan lebih mengacu pada peraturan empat menteri.
Sedangkan untuk cluster kedua, bagi perusahaan yang tidak terkena dampak krisis secara langsung, yakni perusahaan di luar garmen dan tekstil. Untuk cluster kedua ini, pemprov akan bernegosiasi dengan pengusaha agar UMP di atas inflasi, yakni dalam kisaran Rp 12, 3 persen sampai 15 persen.
"Sekarang inflasi di Jabar kan 12,3 persen, nah kita akan rundingkan di kisaran itu sampai 15 persen," kata Heryawan.
Menurut Gubernur, selain menentukan UMP dengan cara membentuk cluster, Pemprov Jabar juga akan melakukan upaya agar garmen dan tekstil dari Jabar memperluas pasarnya, antara lain membidik pasar Timur Tengah dan Afrika. "Di samping pasar Timur Tengah dan Afrika, pasar dalam negeri pun tetap diperluas," katanya.
Upaya lainnya, agar garmen dan tekstil Jabar bisa bersaing dengan tekstil produk impor seperti dari Cina, Pemprov Jabar akan mendesak Menteri Keuangan agar menaikkan bea masuk impor bagi tekstil dan garmen impor.
"Dalam waktu dekat suratnya akan kita sampaikan ke Menteri Keuangan, ini untuk melindungi produk tekstil Jabar," ujarnya. Seperti diberitakan
Tribun Senin (27/10), Wakil Presiden HM Jusuf Kalla mengingatkan kepada para pengusaha dan masyarakat untuk lebih selektif pada produk impor terutama produk tekstil.
Untuk melindungi usaha tekstil dalam negeri, terutama Bandung, Kalla meminta jajaran kepolisian mengamankan pelabuhan guna menghindari impor tekstil yang dianggap membahayakan.
Ketua Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat juga sependapat dengan pernyataan Kalla. Ade lalu mengharapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mempunyai pemikiran yang sama dengan pemerintah pusat untuk turut mengamankan usaha pertekstilan di Bandung. Jika tidak, usaha pertekstilan akan gulung tikar. (
cep)
LANGKAH PEMPROV JABAR
- Membuat cluster terkait upah minimum provinsi
- Mengembangkan pasar garmen dan tekstil dari Jabar hingga ke Timur Tengah dan Afrika
- Pasar dalam negeri pun tetap diperluas
- Mendesak Menteri Keuangan agar menaikkan bea masuk impor bagi tekstil dan garmen impor
Minta Tidak Ada PHK
GUBERNUR Jawa Barat Ahmad Heryawan menegaskan, menghadapi dampak krisis global ini, perusahaan yang terkena imbas tetap mempertahankan karyawannya.
"Saya minta pabrik yang terkena dampak krisis global, tidak mem-PHK karyawannya, karena ini justru akan menimbulkan krisis baru," kata Heryawan saat akan menerima Panitia Kerja TKI DPR di Gedung Sate, Senin (27/10).
Menurut Heryawan, PHK bukanlah solusi satu-satunya untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. "Jalan keluarnya bisa saja dengan mengurangi gaji direktur, atau unsur pimpinan di perusahaan itu, sehingga karyawan biasa bisa diselamatkan," katanya. (ddh)
