BANDUNG, TRIBUN - Calon gubernur Jawa Barat dari koalisi tujuh partai, Agum Gumelar, dan calon wakil gubernur dari Partai Golkar-Demokrat, Iwan Sulandjana, menolak menandatangani "kontrak politik" dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jawa Barat, di Gedung Rektorat Unpad lantai 4, Rabu (20/2).
Dari ketiga cagub dan cawagub, hanya cagub dari PKS dan PAN, Ahmad Heryawan yang bersedia menandatangani "kontrak politik" versi BEM itu.
Agum Gumelar menolak menandatangani karena isi "kontrak politik" itu harus dipelajarinya terlebih dulu, dan ia tidak ingin mengumbar janji tanpa perhitungan yang matang. Sehingga bila harus ditandatangani saat itu, Agum menilai sebagai bentuk penekanan.
"Begini, saya tidak bisa secara emosional untuk menandatangani ini, apalagi kalau diminta harus sekarang, ini berarti dalam penekanan. Kita harus demokratis, sehingga ini harus dipelajari dulu," kata Agum dihadapan BEM se-Jabar.
Hal yang sama diungkapkan cawagub dari Partai Golkar-Demokrat, Iwan R Sulanjana. Saat disodori "kontrak politik setelah diskusi, menyatakan ada tiga alasan, sehingga tidak memberikan tandatangannya.
Pertama, Iwan berprinsip sejalan dengan nilai-nilai agama yang tidak pernah menekan orang lain dan tidak mau ditekan orang lain.
Karena agenda penandatanganan "kontrak politik" tersebut sebelumnya tidak diinformasikan terlebih dulu kepada masing-masing undangan. Kedua, Iwan ingin menciptakan politik yang beretika, dan ketiga lokasi penandatanganan kontrak politik itu dilakukan di lingkungan kampus tempat pendidikan.
"Jadi saya menolak karena dalam agama pun kita diminta untuk tidak saling menekan satu sama lain. Kedua, saya ingin melakukan politik yang beretika, dan ketiga penandatanganan kontrak politik di kampus, jelas akan menjadikan sebagai bagian dari politisasi kampus, padahal itu dilarang dalam undang-undang," jelas Iwan.
Sedangkan Ahmad Heryawan yang langsung menandatanganinya, menilai penandatangan itu sebagai upaya memberikan jaminan kepada masyarakat jika dirinya terpilih menjadi Gubernur "Saya lakukan, karena saya sudah siap. Dan kita juga harus menghormati keinginan mahasiswa sebagai genarasi muda yang mengharapkan perubahan cepat menuju lebih baik," jelas Ahmad.
"Kontrak politik" itu disodorkan anggota BEM se-Jabar setelah diskusi visi-misi Cagub-cawagub Jabar yang menghadirkan nara sumber Agum Gumelar, Iwan Sulanjana, dan Ahmad Heryawan di Gedung Rektorat Unpad lantai 4, Rabu (20/2).
Meskipun mengaku kecewa karena hanya satu cagub yang bersedia menandatangani, anggota BEM se-Jabar itu tetap menghormati Agum Gumelar dan Iwan R Sulanjana.
"Kami memang kecewa atas sikap kedua calon, tapi kami menghormatinya. Sebetulnya dalam penandatanganan kontrak politik itu tidak ada maksud kami untuk menekan para calon, tapi kami hanya ingin ada jaminan terkait visi-misinya dengan pelaksanaannya nanti," jelas Reza Fathurrahman, Presiden BEM Kema Unpad saat ditemui wartawan setelah diskusi.(ddh/sob)
SEPULUH POIN "KONTRAK POLITIK" BEM JABAR
(Sebagai Hasil Lokakarya BEM se-Jabar 19 Februari 2008)
1. Menjamin terealisasi wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dengan gratis selambat-lambatnya dua tahun dalam masa jabatan.
2. Mewujudkan transparansi penyaluran seluruh dana bantuan pendidikan dalam bentuk apapun.
3. Bersedia membuka ruang publik seluas-luasnya secara intens untuk memfasilitasi dialog dengan masyarakat.
4. Menerapkan kebijakan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pemberdayaan usaha kecil dan menengah berdasarkan potensi lokal.
5. Menjalankan pemerintahan yang bersih dari praktek KKN.
6. Mendorong terbentuknya Perda transparansi di Jabar.
7. Menghapuskan dan menindak tegas pelaku pungli.
8. Membasmi mafia peradilan
9. Melakukan pilkada yang bersih serta menghentikan janji-janji palsu yang tidak pernah terbukti.
10.Siap mundur dari jabatan gubernur atau pun wakil gubernur apabila terbukti melakukan tindakan yang melanggar hukum.
