HADE Euy

APEL PERTAMA Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dan Wakil Gubernur Jabar Dede Yusuf berkenalan dengan ribuan pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) dan Sekretariat DPRD Jabar di halaman Gedung Sate kemarin. Sebelum perkenalan, Heryawan memimpin apel pertama.

BANDUNG(SINDO) – Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf mencanangkan gerakan paperless government.

Dia mengaku prihatin melihat banyak berkas menumpuk dan kertas kerja berserakan di meja-meja pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Pemprov Jabar. Karena itu, kata dia, sudah bukan saatnya lagi kantor-kantor pemerintah menggunakan banyak kertas. ”Gedung Sate sudah terlalu padat dengan berkas kerja di setiap ruangannya. Ini membuat pekerja tidak nyaman.

Kami akan mengembangkan konsep paperless government. Diharapkan meja-meja kerja bersih dari kertas-kertas agar para pekerja nyaman,”ujar Dede di sela inspeksi ke seluruh ruangan kerja di lingkungan Gedung Sate kemarin. Inspeksi dilakukan Dede setelah mengikuti apel pagi bersama para pegawai dan jajaran kepala dinas Pemprov Jabar yang dipimpin Gubernur Ahmad Heryawan.

Kemarin adalah hari pertama keduanya ngantordi Gedung Sate. Dede tidak menjelaskan detail teknis, tahapan, dan waktu proses peralihan yang dibutuhkan Pemprov Jabar untuk mewujudkan paperless government.Yang jelas, kata dia,program ini dilaksanakan demi kenyamanan kerja dan kenyamanan ruangan kerja.

Di akhir acara kelilingnya, Dede menyatakan,pemerintahan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf (Hade) akan serius menerapkan prinsip reward dan punishmentterhadap pegawai di lingkungan Pemprov Jabar. ”Kami akan mengembangkan base job kompetisi dan output. Pegawai yang berdedikasi tinggi akan diberikan reward sedangkan yang bermasalah akan dikenai punishment.Kami segera berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemprov Jabar,” jelas Dede.

Saat berkunjung ke ruang Bagian Humas,Dede meminta adanya press room bagi wartawan yang bertugas meliput di Gedung Sate. Setelah melakukan apel pagi dan inspeksi, pasangan Hade memberi pengarahan kepada setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Jabar di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Jabar. Materi pengarahan kurang lebih sama dengan yang disampaikan pada apel pagi.

Saat memimpin apel pagi pertamanya, Ahmad Heryawan di hadapan 1.020 pegawai Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Jabar mengemukakan sejumlah agenda strategis yang telah disusun Hade. Pertama, setiap SKPD diinstruksikan untuk tetap melanjutkan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya masingmasing secara profesional. SKPD juga harus menyepakati substansi-substansi dan arah perubahan yang dituju.

Dalam hal ini diperlukan peningkatan rasa tanggung jawab individu. SKPD juga harus meningkatkan kualitas proses administrasi pemerintahan. Kedua, SKPD harus membangun komunikasi yang lebih intensif, baik internal, antar- SKPD, antara pelaksana dan pimpinan, serta antara aparatur dan masyarakat. Ketiga, SKPD dituntut meningkatkan koordinasi dengan kementerian atau lembaga.

SKPD harus meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan kabupaten/kota sambil memperbesar dan memperluas kerja sama dengan pihak swasta. Agenda strategis terakhir yang harus dijalankan SKPD adalah merealisasikan berbagai rencana yang telah disampaikan pada saat kampanye secara normatif. Semua itu merupakan bagian dari upaya merealisasikan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2008–2013 sebagai bagian rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) 2005–2025 yang sedang dalam proses legislasi.

Setelah apel,seluruh pegawai bersalaman dengan Heryawan dan Dede sambil menyebutkan nama dan bagian kerja mereka masing-masing.

Fokus 2009

Visi dan misi Hade pada saat kampanye Pilgub Jabar lalu (terwujudnya masyarakat Jawa Barat mandiri, dinamis, dan sejahtera) saat ini menjadi dokumen penting daerah.

Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) untuk 2009 juga telah ditetapkan. Karena itu,program penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya seperti dijanjikan Hade dalam kampanye lalu baru akan dimasukkan dalam RAPBD 2009.Namun, kata Heryawan, untuk mempercepat realisasi janji-janji mereka, Hade akan berupaya mengakomodasi beberapa di antaranya dalam APBD Perubahan 2008.

”Yang pasti, kami fokus pada pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan terjangkau serta penciptaan lapangan kerja seluasluasnya. Ini antar lain diwujudkan dengan mengalokasikan anggaran pendidikan minimum 20% dalam APBD.Karena itu, SKPD terkait dan yang paling bertanggung jawab dimohon segera merencanakan strategi, program, dan peta permasalahannya,” tegas Heryawan.

Dia mengingatkan adanya sinergitas rencana kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat,provinsi,kabupaten/ kota,masyarakat, dan dunia usaha sangat penting untuk mencapai semua tujuan tadi. Dana tidak hanya bisa mengandalkan APBD. Sementara itu,Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Deny Juanda mengungkapkan, proses APBDP akan dimulai Juli 2008.

APBDP 2008 akan merespons beberapa rencana pembangunan yang digagas gubernur dan wagub baru Jabar. Misalnya, anggaran pendidikan 15% dari jumlah total anggaran, mengoptimalkan balai latihan kerja baik milik Pemprov Jabar maupun milik pemkab/ pemkot.

Jabar Etalase RI

Mantan Wakil Gubernur Jabar Nu’man Abdul Hakim mengemukakan, untuk mewujudkan Jabar sebagai etalase Indonesia sesuai amanat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintahan Hade harus benar-benar mampu mengendalikan laju pertumbuhan penduduk yang saat ini sudah mencapai sekitar 42 juta jiwa.

”Mereka harus bisa memperkirakan berapa pertambahan penduduk ke depan dan berapa ruang yang ada di Jabar.Dengan mengetahui hal tersebut,mereka bisa mengendalikan jumlah penduduk,” jelas Nu’man.”Ini terkait visi dan misi Hade menjadikan masyarakat mandiri, dinamis,dan sejahtera.” Selain itu,tambah Nu’man, pengentasan kemiskinan juga harus diprioritaskan karena Jabar merupakan penyumbang angka kemiskinan terbesar di Indonesia.

Mengenai pendidikan, dia mengingatkan agar Hade tidak hanya berjuang agar fasilitas dan pelayanannya gratis, tapi juga mutu dan kualitasnya tetap terjaga. ”Globalisasi sudah di depan mata. Dengan kualitas pendidikan yang baik,masyarakat bisa bersaing dengan provinsi bahkan negara lainnya,”jelas Nu’man.

Selain merealisasikan janji- janji masa kampanye, pasangan Hade juga harus menyelesaikan tugas yang belum diselesaikan pemerintahan 2003–2008 yakni menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005–2025. ”Visi dan misi Jabar dalam 20 tahun ke depan harus jelas. Bagaimana mewujudkan Jabar menjadi provinsi termaju agar amanat presiden untuk menjadikan Jabar sebagai etalase Indonesia dapat terpenuhi,” tegas Nu’man.

Hade juga harus segera membuat Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RJPMD) 2008–2013. RJPMD tersebut nantinya akan menjadi acuan bagi seluruh kabupaten dan kota di Jabar. (radi saputro/ andhini/evi panjaitan)