HADE Euy

Dia datang langsung untuk melakukan sweeping pada warga yang putus sekolah di sejumlah tempat. Sekitar pukul 11.00 WIB Heryawan datang ke daerah Sadang Serang dan langsung menyusuri gang-gang sempit di permukiman padat penduduk tersebut. Beberapa warga yang mengetahui Gubernur datang langsung menyapa dan bersalaman.

Heryawan yang tiba didampingi Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menegah Atas dan Kejuruan (PSMAK) Dinas Pendidikan Kota Bandung Dedi Darmawan beberapa kali bertanya pada warga terkait masalah pendidikan. ”Kumaha damang (bagaimana kabarnya, baik) ibu? Bagaimana pendidikan sekarang ini, apakah lancar semuanya? ” tanya Heryawan.

Beberapa warga yang didominasi kaum ibu-ibu ini langsung berkeluh kesah terkait nasib pendidikan anak-anak mereka. Menanggapi hal itu, Heryawan mengakui di Jawa Barat masih banyak anak putus sekolah untuk semua jenjang.

Saat ini pemerintah telah memberlakukan sekolah gratis bagi warga kurang mampu, tapi sosialisasinya masih kurang. Sementara Kabid PSMAK Dedi Darmawan berjanji akan memperbaiki dan menyosialisasikan program sekolah gratis. Setelah itu, Heryawan langsung menuju Kampung Cibadak, Ciwaruga, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. (yugi prasetyo)

BANDUNG (SINDO) – Sekitar 1.000 seniman dari 24 taman budaya seluruh Indonesia berkumpul di Taman Budaya Jawa Barat, Dago Tea House, Jalan Bukit Dago Selatan No 53, Kota Bandung, kemarin.

Mereka datang untuk memeriahkan pembukaan Temu Karya Taman Budaya Se-Indonesia yang diadakan pada 23–26 Juli 2008. Seniman dari berbagai wilayah itu akan menunjukkan aksi kesenian daerah masing-masing pada pergelaran yang bertema ”Serumpun Bambu Sejuta Aksi”.

Sebelum dibuka oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI Jero Wacik, peserta acara diarak menggunakan delman hias dari Gedung Sate menuju lokasi acara. Pada acara tersebut, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sempat melepas rombongan. Pawai tersebut melalui rute Jalan Diponegoro, Aria Jipang, Djuanda, Bukit Dago Utara, dan berakhir di Teater Terbuka Balai Pengelolaan Taman Budaya Jawa Barat.

Iring-iringan rombongan seniman tersebut menarik perhatian warga dan pengguna jalan. Sebab, mereka mengenakan kostum dan menampilkan bermacam-macam kesenian tradisional. Seperti yang dilakukan rombongan anak-anak yang menampilkan pertunjukan permainan tradisional seperti egrang. Ada juga rombongan yang membawa alat-alat dapur yang terbuat dari bambu seperti tempat nasi dan bilik anyaman bambu.

Kemeriahan tampak saat rombongan yang memainkan alat musik tradisional seperti angklung dan calung lewat. Tak ketinggalan pula rombongan kuda lumping, bebegig, dan sisingaan yang menampilkan atraksi menarik. Jero Wacik dalam sambutannya mengatakan, sejak era otonomi daerah beberapa waktu lalu, urusan kesenian dan kebudayaan di setiap daerah menjadi tanggung jawab penuh pemerintah daerah. Karena itu, kepala daerah beserta jajarannya bertanggung jawab penuh atas kehidupan seni dan budaya di daerah masing-masing.

”Kepala daerah baik gubernur maupun bupati atau wali kota harus bertanggung jawab penuh terhadap kelestarian budaya. Hidup matinya kebudayaan daerah sangat bergantung pada keseriusan dan perhatian dari pemerintah daerah. Saya melihat Provinsi Jawa Barat masih sangat peduli, walaupun Gubernur tidak bisa hadir dalam acara ini,” tegas Jero.

Dia menambahkan, kepala daerah tidak boleh purapura tidak tahu mengenai kemajuan dan kelestarian kebudayaan di daerah masing-masing. Jero Wacik menambahkan, dari hasil survei yang dilakukan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata,71% kebanggaan masyarakat Indonesia terletak pada kesenian dan kebudayaannya

Hal tersebut dibuktikan dengan gigihnya masyarakat Indonesia mempertahankan kebudayaannya. ”Kita masih ingat saat Reog Ponorogo diklaim Malaysia sebagai kebudayaan mereka. Kita lihat bagaimana masyarakat Jawa Timur dan masyarakat Indonesia bereaksi keras mempertahankan Reog Ponorogo sebagai kebudayaan kita. Inilah yang harus kita pertahankan,” jelas Jero.

Dalam kegiatan tersebut, Jero juga memberikan bantuan dana peralatan teknis kesenian bagi 24 taman budaya masing-masing senilai Rp1 miliar dan bantuan teknis kesenian bagi 10 taman budaya masingmasing senilai Rp 2,2 miliar. Dia berharap, alokasi dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan kesenian dan kebudayaan di daerah masing-masing.

Sedikitnya dari 33 provinsi di Indonesia, 24 provinsi mengirimkan duta taman budaya dari daerahnya masing-masing. Sedangkan sembilan provinsi tidak dapat mengirimkan perwakilan karena belum memiliki taman budaya. Kesembilan provinsi tersebut antara lain DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Banten, Sulawesi Barat, Papua Barat, Maluku Utara, Gorontalo, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. Jero Wacik mengatakan, dia akan segera memberikan surat kepada sembilan gubernur di daerah tersebut untuk segera membuat taman budaya di masing-masing daerah.

”DKI sebenarnya sudah ada yakni Taman Ismail Marzuki, tapi dianggap bukan sebagai taman budaya, jadi tidak mengirimkan wakil. Untuk gubernur yang lain saya akan segera mengirim surat agar segera membangun taman budaya. Dengan demikian, tahun depan mereka bisa bergabung bersama untuk bertukar pengalaman,” imbuhnya.

Kepala Taman Budaya Yogyakarta Dian Anggraini mengonfirmasikan jika pertemuan taman budaya nasional ini menjadi momen penting perekat seni dan budaya dan pengubah citra bangsa Indonesia. Namun, dia juga menegaskan, pertemuan ini jangan sekadarrutinitasbelaka, tanpa ada satu tujuan strategis yang bisa dicapai semua peserta.

Dia juga menegaskan, pertemuan ini diharapkan menghasilkan ide-ide baru yang menjadi kunci, juga identifikasi terhadap pelestarian seni dan budaya di Indonesia akhir-akhir ini. Bahkan, setiap pertemuan taman budaya harus berbeda setiap tahun. ”Kita dipengaruhi budaya yang berbeda. Jadi, format dan apa yang dihasilkan juga berbeda. Harus ada inovasi yang membuat kita semua menjadi lebih maju,” tandasnya.

Dian berharap, pesta yang hadir setiap tahun ini bisa menjadi ajang yang berkembang, paling tidak ke wilayah negara anggota ASEAN. Jika tidak seperti itu, ajang temu taman budaya ini belum dapat menjadi kekuatan tersendiri untuk membuktikan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia bisa berbuat lebih baik. ”Citra dan karakter kita yang sudah mulai berubah juga harus sampai ke luar sana, jangan hanya di sini. Ini baru menjadi keberhasilan temu taman budaya,” tegasnya. (wisnoe moerti/raka zaipul)   

Menurut dia, selama ini Bawasda lemah dalam pengawasan internal sehingga terjadi temuan kerugian daerah, kekurangan penerimaan, serta kesalahan administrasi. ”Kami akan maksimalkan Bawasda sebagai pembina dan pengawas pembangunan termasuk penggunaan anggaran. Kami segera memperbaiki kesalahan yang ada agar tidak terulang di kemudian hari,” ujar Heryawan seusai menghadiri Milangkala Paguyuban Pasundan di Jalan Sumatera, Kota Bandung,kemarin.

Heryawan juga berjanji menindaklanjuti seluruh kerugian daerah yang tercatat pada laporan pemeriksaan keuangan dari Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Bandung. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2007, terdapat 16 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat dinyatakan wajar dengan pengecualian (WDP).

Hanya satu kota saja yang dinyatakan wajar tanpa pengecualian (WTP) yakni Kota Banjar. ”Kami segera perbaiki administrasi, kalau ada kerugian atau kekurangan akan dikembalikan. Ini sudah menjadi hak publik untuk mengetahuinya sehingga sudah terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi,” beber Heryawan.

Tak lupa Heryawan memberi apresiasi positif terhadap laporan keuangan Kota Banjar yang dinyatakan wajar tanpa pengecualian. Dia berharap kabupaten/kota lain meniru prestasi kota termuda ini. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Padjadjaran (Unpad) I Gede Pantja Astawa menilai, pengawasan pemerintahan di Jawa Barat secara general memang sangat lemah.

Hal ini bukan hanya dilakukan Bawasda, juga kinerja DPRD provinsi dan kabupaten/ kota juga masih lemah. Kalau memang pengawasan maksimal, sambung dia, tentu tidak ada temuan-temuan dari BPK. Setelah ada instruksi dari Gubernur Heryawan agar Bawasda bersikap profesional, seharusnya memicu Bawasda untuk melakukan pengawasan secara maksimal.

”Bawasda di provinsi dan kabupaten/kota mestinya introspeksi diri, di mana letak lemahnya pengawasan sehingga ada 333 temuan negatif pada institusi pemerintahan di Jabar,” ujar I Gede Pantja Astawa. Dia menambahkan, pengawasan tersebut tidak semata-mata diam dan mengamati, tapi harus ada aksi.

Khusus untuk DPRD, pengawasan yang dilakukan jadi terasa hampa karena domain yang dikedepankan adalah politik. Menanggapi permintaan Gubernur Heryawan agar pemkab/pemkot segera memperbaiki LKPD 2007, Asisten Daerah III Bidang Administrasi dan Keuangan Setda Purwakarta Mokhammad Irsyad Nasution menilai LKPD pada tahun itu sudah bagus karena memperoleh predikat wajar dengan pengecualian (WDP).

Hanya, menurut dia, BPK terlihat ragu dalam memberikan predikat WDP karena aset Pemkab Purwakarta terdapat perbedaan antara laporan aset dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lebih tinggi dibanding Bagian Keuangan. Penyebabnya, ada perbedaan persepsi tentang kategori tentang sebuah aset pemerintah.

”Berdasarkan ketentuan, syarat sebuah aset yaitu umur ekonomis harus memiliki manfaat lebih dari setahun dan nilainya lebih dari Rp 500.000. Namun praktiknya, sejumlah barang yang tidak memiliki syarat ini malah dijadikan aset,” jelas Irsyad.

Dia mengatakan,keraguan tim penilai BPK itu lebih dominan terhadap aset yang dimiliki pemkab sebelum 2004. Berbeda dengan saat ini yang harus ada surplus dan defisit dengan pola pembukuan double entry. Irsyad mencontohkan, pada 2007 lalu aset Pemkab Purwakarta sebesar Rp749 miliar meliputi gedung, peralatan mesin, serta barang lainnya.

”Minimnya SDM menjadi kendala tersendiri dalam inventarisasisuatuaset.Kualifikasi seorang akuntan harus melekat pada decision maker,” bebernya. Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad mengaku, hingga kini belum menerima laporan dari BPK yang baru saja diserahkan ke Pemprov Jawa Barat.” Bila memang kota ini masuk kategori WDP, tentu kami segera melakukan perbaikan,” ujarnya.

Menurut dia, selama ini hasil dari BPK hanya meminta pemkot memperbaiki kesalahan administrasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah. ”Sekali lagi, kami segera melakukan perbaikan bila memang ada kesalahan administrasi,” tandasnya.

Kepala Bidang Aparatur dan Pemerintahan Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) Kabupaten Garut Zat Zat Munazat mengatakan,sebagai lembaga pengawasan internal pemerintahan, upaya preventif siap dilakukannya. ”Sebagai aparatur pengawasan kami sebetulnya berusaha optimal melaksanakan tugas. Sayangnya, bagaimana bisa tegas, kalau hasil laporan pengawasan kami tidak direspons pimpinan,” ungkap Zat Zat.

Dia menjelaskan, laporan pengawasan yang dilakukan Bawasda selalu dilaporkan kepada bupati. ”Yang jadi masalah, temuan-temuan kami bukannya direspons, apalagi ditindaklanjuti. Kami malah diminta untuk tidak membuka temuan kami, hasilnya dugaan korupsi yang terjadi di sebuah SKPD malah dibiarkan dan kerugian kas daerah pun terjadi,” tandasnya.

Kondisi itu terjadi, lanjut Zat Zat, saat Kabupaten Garut dipimpin Bupati Agus Supriadi yang kini menjadi terpidana korupsi APBD Garut tahun 2004–2007. ”Kami melaporkan temuan hasil audit di sebuah SKPD. Bagaimana bisa ditindaklanjuti,dugaan korupsi yang kami temukan ternyata sebagian uangnya disetorkan pada bupati. Kondisi ini membuat kami bingung juga,” terangnya.

Adanya perintah pengawasan ketat dari Gubernur Heryawan, sambung Zat Zat, bisa dilakukan dengan optimal. Namun, perlu komitmen yang kuat agar setiap pelanggaran atau temuan Bawasda di tingkat daerah bisa ditindaklanjuti.

”Intinya, kami sangat siap dan bersedia.Tapi, akan lebih baik apabila gubernur juga melakukan tindakan yang bisa mendorong pada arah good governance dengan mengedepankan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Bila perlu, gubernur buat kesepakatan dengan Kejaksaan Tinggi atau Polda Jawa Barat untuk menindak tegas setiap pelanggaran yang bisa mengakibatkan kerugian kas daerah,” imbuhnya.

Dihubungi terpisah,Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Teten Masduki mengungkapkan, temuan BPK di sebuah pemerintahan daerah setiap tahunnya pasti ada. Sayangnya, temuan tahun sebelumnya, kerap terulang pada tahun-tahun berikutnya.

”Ini berarti ada yang tidak beres dengan manajemen keuangan di pemerintahan daerah itu, termasuk di Kabupaten Garut. Badan Pengawas Daerah Provinsi Jawa Barat harusnya mengevaluasi, kenapa semua itu bisa terjadi,”imbuhTeten. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, kata Teten, setiap temuan BPK yang bersifat terdapat kerugian daerah atau terdapat indikasi korupsi, jarang yang ditindaklanjuti oleh penegak hukum.

”Padahal nilainya tidak sedikit, miliaran rupiah. Jadi yang harus ditekankan juga,selain pengawasan dari Bawasda yang harus diperketat, pemerintah daerahnya sendiri harus sportif. Yang salah, harus diakui salah dan harus dibenahi, kalau memang melanggar aturan atau undang- undang,ya hukum yang berbicara,” tandasnya. (radi saputro/asep supiandi/ wahab firmansyah/ rommy roosyana)

”Keputusan besaran DSP harus berdasarkan kesepakatan bersama antara orangtua siswa dan pihak sekolah,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Jabar Dadang Dalli dalam siaran persnya kepada SINDO kemarin. Hal itu berdasarkan hasil rapat koordinasi antara Disdik Jabar dan seluruh Disdik kabupaten/kota se-Jabar di Kantor Disdik Jabar, Jalan DR Radjiman, Kota Bandung.

Hadir dalam kesempatan tersebut para kepala bidang pendidikan formal (SD, SMP, dan SMA/SMK), ketua MKS (musyawarah kepala sekolah) se-Jawa Barat. Penegasan tersebut disampaikan agar masyarakat yang tidak mampu tidak terlalu terbebani dengan sumbangan tersebut. Jadi, ketika DSP telah disepakati besarannya, lalu ada siswa yang tidak mampu, maka tidak boleh dipaksakan. Sebaliknya, siswa tersebut dibebaskan dari biaya DSP.

”Pengelolaan sumbangan dana pendidikan dari masyarakat harus dilakukan secara transparan dan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, besaran DSP mempertimbangkan faktor kemampuan masyarakat di lingkungan sekolah,” tegas Dadang.

Dadang pun mengimbau kepada para kepala sekolah untuk mempertimbangkan kenaikan DSP dan biaya sekolah lainnya. Kalaupun terjadi kenaikan,maka untuk masyarakat tidak mampu harus dibebaskan dari semua bentuk pembiayaan. ”Soal batasan besaran DSP dan SPP diserahkan kepada bupati/wali kota masing-masing daerah,” ujarnya.

Kesimpulan pembahasan itu didasarkan pada UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP No 47/2008 tentang Wajib Belajar dan PP No 48/2008 tentang ”Pendanaan Pendidikan”.

”Kesepakatan tersebut diambil tidak lepas dari upaya pemerintah untuk mewujudkan pendidikan berkualitas dan terjangkau,” tegas Dadang. Sementara itu, Koordinator Koalisi Pendidikan Kota Bandung (KPKB) Iwan Hermawan menuntut pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan untuk menerapkan PP No 47/2008 yang ditandatangani pada 4 Juli 2008 tentang standar pendanaan pendidikan wajib belajar.

”Kami menuntut agar pemerintah segera melaksanakan sekolah gratis pada semua pendidikan dasar sesuai dengan PP tersebut,” katanya. Dalam PP itu disebutkan pendanaan biaya investasi baik lahan ataupun bukan, pada satuan pendidikan dasar SD atau SMP menjadi tanggung jawab pemerintah pusat atau daerah.

”Tanggung jawab itu pun meliputi dana operasional baik untuk personalia maupun nonpersonalia untuk sekolah formal dan nonformal,” katanya. Dia menambahkan pemerintah pusat dan daerah harus menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

”Pendidikan gratis untuk pendidikan dasar tidak dapat ditawar-tawar lagi. Tapi, sekolah pun tidak bisa menolak sumbangan sukarela,” tegas Iwan. Jadi menurutnya, pemerintah harus melaksanakan peraturan itu, jika tidak dapat dikategorikan melakukan pelanggaran terhadap UUD 1945 Pasal 31 , UU No 20/ 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP No 47 dan 48. (arif budianto/ wisnoe murti)

Disahkannya Perda Antitrafficking pada 23 Juni lalu ini perlu peraturan gubernur (pergub) sebagai payung hukum untuk mengimplementasikannya. Namun untuk menerbitkan pergub, perlu kajian-kajian mendalam. Untuk menindaklanjutinya, Heryawan mengaku sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) Jabar, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar, dan akademisi untuk melakukan kajian teknis. Dia mengimbau semua elemen terkait bisa menyambut baik disahkannya Perda Antitrafficking.

“Kita lihat saja nanti. Yang jelas, Perda Antitrafficking ini adalah pembelaan terhadap kemanusiaan. Upaya preventif kami lakukan dengan cara menjemput langsung korban, selanjutnya diberi bimbingan psikologis,” ungkap Heryawan kepada SINDO kemarin. Sementara itu, Ketua Komisi E DPRD Jabar Nur Supriyanto menandaskan, Jabar saat ini tercatat sebagai sending area trafficking di Indonesia. Karena itu, dalam Perda Antitrafficking dirancang surat rekomendasi bekerja daerah (SRBD).

SRDB sendiri dirancang dengan melalui semangat pencegahan. Dikeluarkannya SRDB, kata dia, juga sekaligus sebagai alat kontrol jumlah korban trafficking di Jabar. Jumlah penduduk Jabar yang paling tinggi di Indonesia sebanyak 41 juta jiwa merupakan salah satu faktor kenapa Jabar menjadi sending area traffickingterbesar di Indonesia. “Ada delapan daerah yang sangat permisif kepada masyarakat untuk menjadi pekerja di luar daerah. Empat dari delapan daerah tersebut di antaranya Kabupaten Cirebon, Indramayu, Sukabumi, dan Karawang,” sebut Supriyanto di Ruang Komisi E DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, kemarin. Kabupaten Sukabumi, lanjut dia, adalah salah satu yang paling permisif.Itu bisa dilihat dari adanya masukan bea Rp5 miliar/tahun untuk proses administrasi tenaga kerja.

Di satu sisi, kata dia, kondisi tersebut cukup positif untuk mendongkrak pendapatan asli daerah, namun di sisi yang lain, pengiriman banyak tenaga kerja yang tidak terkontrol ini sangat rentan untuk disalahgunakan menjadi ajang trafficking. “Makanya, dengan SRDB ini sangat ketat, mulai dari proses mendapatkannya hingga penggunaannya. Indikator pembuatannya, mulai dari semua identitas orang yang masuk ke desa sampai surat kenal lahir.

Memang saat ini sanksinya belum sampai orang per orang. Tapi ada juga beberapa celah yang bisa dikenai sanksi jika ada penyalahgunaan dan pemalsuan SRDB,” imbuhnya. Di tempat terpisah, Pakar Hukum dari Universitas Parahyangan (Unpar) Asep Warlan Yusuf mengatakan, kekuatan SRDB sebenarnya untuk mengontrol data warga di satu daerah untuk bekerja di daerah lain.

Sebelumnya, kata dia, SRDB bernama Surat Izin Bekerja Daerah (SIDB). Akan tetapi, agar lebih terpantau aparat desa juga dilibatkan, karena umumnya masyarakat pedesaan yang memiliki keinginan tinggi untuk bekerja di luar daerah apalagi di kota besar, bahkan luar negeri. ”Yang punya kewenangan untuk mengizinkan itu harus mempunyai kewenangan final. Ini hanya diberikan kepada bupati/wali kota,” ujar Asep.

Tapi setelah itu, jelas dia, rekomendasi kepala desa harus ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten/kota yang mengatasnamakan bupati/walikota dengan menugaskan disnaker masingmasing. (radi saputro)